• visi HTN
  • seminar htn 2019
  • kunjungan je dprd 2019
  • selamat bu uswatun
  • Selamat IDul Fitri 2020

Seminar Jurusan Hukum Tatanegara: Hukum yang Berkemanusiaan dan Berkeadilan

07 Oktober 2019

Jurusan Hukum Tatanegara (HTN) mengadakan Seminar dengan mengangkat tema “Hukum yang Berkemanusiaan dan Berkeadilan: Dialektika Eksekutif dan Legislatif dalam Politik Hukum Perundang-Undangan” pada Selasa 1 Oktober 2019. Seminar yang diikuti oleh seluruh mahasiswa HTN Fakultas Syariah IAIN Pekalongan diselenggarakan di Auditorium 1 IAIN Pekalongan dengan menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., MSi., dan Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan) Fakultas Syariah, Dr. Trianah Sofiani, MH.

Acara diawali dengan membaca ayat suci al-Qur'an dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne IAIN Pekalongan kemudian sambutan dari Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Ahmad Muchsin, SHI., M.Hum.

 

Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya diselenggarakan seminar ini dalam mengedukasi mahasiswa, “Demonstrasi besar-besaran yang sekarang banyak terjadi di negara kita adalah karena belum kesepahamnya antara eksekutif dan legislatif. Dialog antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan bagi negara kita yang multi etnik, multi budaya dan sangat unik”, tutur pria kelahiran Wonosobo ini.

Sambutan berikutnya dari Dekan Fakultas Syariah, Dr. Akhmad Jalaludin, MA., sekaligus membuka acara seminar Jurusan Hukum Tata Negara. Beliau menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar ditegakkan tapi bagaimana mewujudkan keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Memasuki acara seminar yang dimoderatori oleh Dahrul Muftadin, MSI., langsung dihebohkan cerita dari narasumber bahwa mereka berdua adalah sahabat yang sudah 14 tahun tidak berjumpa dan dipertemukan pada acara seminar. “Ini merupakan hari yang saya nantikan sekali karena saya bisa berjumpa dengan sahabat karib saya, Ibu Wadek II Fakultas Syariah. Kita sudah 14 tahun hingga hari ini sejak berjumpa terakhir kali”, terang orang nomor satu di Fakultas Hukum Unnes.  

Beliau kemudian memaparkan tentang materi Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan. Politik Hukum merupakan arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah sekaligus arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beliau juga menyoroti mengenai dampak globalisasi pada bidang hukum dan memberikan arahan mengenai strategi pembangunan hukum di era globalisasi. Diantara dampaknyanya ialah:

  1. Konsep “civil law” dan “common law” yang semakin berbaur dalam sistem hukum suatu negara
  2. Munculnya berbagai instrumen hukum global yang mempengaruhi hukum nasional, misalnya:General Agremeent on Tarif and Trade (GATT), Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
  3. Berkembangnya kejahatan transnasional, misalnya: Terrorism, money laundering, human trafficking.
  4. Era perdagangan bebas yang ditandai dengan adanya kawasan ekonomi regional misal Masyarakat Ekonomi Asean.

Sementara Strategi Pembangunan Hukum di Era Globalisasi ada dua poin besar, yaitu:

  1. Menegaskan nilai-nilai Pancasila dalam setiap Peraturan Perundang-undangan; dan
  2. Optimalisasi Penataan dan Penyederhanaan Regulasi sebagai salah satu kebijakan reformasi hukum jilid I dan II.

 

Galeri Video

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree